Dalam UU KUP, pengakuan penghasilan yang diakui/diatur ada dua stelsel yaitu:

1. stelsel kas
2. stelsel akrual.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan pada penghasilan yang diterima dan biaya dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar diterima secara tunai dalam periode tertentu dan biaya dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam periode tertentu.

Stelsel  akrual adalah metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima atau kapan biaya dibayar secara tunai. Dalam dunia akuntansi, stelsel akrual yang lazim digunakan.

Sementara penyerahan PPN terjadi pada saat faktur pajak dibuat yaitu pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP), saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP, saat pembayaran per termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan saat lain yang diatur Peraturan Menteri Keuangan.

Jadi dengan perbedaan pengkuan penghasilan (penyerahan) antara SPT TahunanPPh dan SPT Masa PPN berakibat pada jumlah peredaran tidak sama dengan jumlah penyerahan dalam suatu periode pembukuan.

Disamping perbedaan pengakuan penghasilan, adalagi yang menyebabkan perbedaan antara peredaran usaha dengan penyerahan PPN yaitu :

1. Adanya Nilai Lain sebagai dasar pengenaan PPN. 
2. PPN dikenakan atas BKP berupa aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Dalam SPT Tahunan Badan masuk penghasilan diluar usaha.

Equalisasi peredaran usaha dengan penyerahan PPN sangat penting untuk mendeteksi ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak dan dapat digunakan sebagai alat untuk menggali  pajak.

Berikut beberapa contoh kasus sehubungan dengan equalisasi penerimaan pajak :

• Terdapat data pembayaran PPN sebesar Rp 4.000.000.000,00 ternyata wajib pajak tidak pernah melaporkan SPT baik SPT masa maupun SPT Tahunan.

Namun sekarang mangga yang ada di pekarangan rumahku hanya  tinggal mangga arum manis atau  kami menyebutnya mangga pertanian. Sementara mangga yang berbagai jenis bentuk dan rasanya hilang tinggal kenangan. Sejak ada penggalakan buah mangga yang rasanya enak tersebut mangga kampung terdesak oleh pembangunan rumah dan mangga arum manis. Saya kadang menyesal kenapa tidak memiliki perkarangan yang luas untuk menanam mangga kampung tersebut. Keanekaragaman mangga diganti dengan keseragaman Arum Manis. Duh kasihan mangga kampung, demi kenikmatan kamu menghilang dan kini tinggal kenangan masa kecilku.

Beginilah ringkasnya mimpi biru saya semalam. Warna biru adalah kesukaan dari presiden Republik Banana di samping slogan-slogannya. Slogan yang dulu sering bergema adalah Republik Banana Pasti Bisa.  Sebagai instansi yang ingin mengambil hati sang presiden, instansi kami pun memberi warna biru untuk pencapaian tertinggi dan membuat slogan sebagaimana presiden kami suka slogan. Sampai-sampai profil wajib pungut pun harus dikasih warna merah kalo sudah tertib dan patuh.

Sayangnya kemarin kinerja saya mendapat warna merah. Meski sudah pontang-panting bekerja mengejar pungutan, dan seringkali dapat amarah dari wajib pungut. Memang begitulah nasib seorang “koeli” pungut. Sementara sang pemberi perintah pungut mendapat warna hijau meski pekerjaannya banyak menganggur dan memarahi kami klo pungutan kami tidak memenuhi target. Betul-betul majikan kami menggunakan sistem parasitik habis-habisan, seperti tulisan Saudara Sri Palupi di harian Kompas. Akhirnya dalam mimpi, saya mendatangi mbah dukun dan minta sarannya.  Mbah dukun mensarankan kepada saya untuk sering-sering memakai baju berwarna biru agar nantinya mendapat pewarnaan biru. Tiba-tiba alarm HP saya berbunyi, tanda saya harus bangun sahur. Sayup-sayup terdengar syair lagu dari Glenn Fredly

Disisiku, kau untukku
Disisiku hanya engkau milikku
Kutak tahu, o mengapa
Semua ini hanya sebuah mimpi biruku

Kau bawa aku jauh
Dalam khayal semu
Walau hanya biru
Di dalam mimpiku

Haruskah ku
Memendam rindu yang
t’lah lama kumiliki

Dengarkanlah oh…
Isi hatiku yang paling dalam
Percayalah kasih ku tak mampu
(Dengarkanlah kasih ku tak mampu)

Apa arti dari kutipan berita di atas bagi bangsa Indonesia? Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar  Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak  yang bersangkutan. Jadi kenaikan kekayaan tersebut merupakan penghasilan.

Indonesia sungguh beruntung dikaruniai dengan sumber daya alam yang berlimpah serta tanah yang subur. Sayangnya sumber daya alam tersebut hanya dinikmati oleh beberapa orang kaya dan perusahaan multi nasional. Sebagai gambaran penguasaan tanah rata-rata petani sebagai mayoritas penduduk Indonesia  hanya sebesar 0.3 ha/rumah tangga.

Kembali kepada cuplikan berita di atas bahwa peningkatan kekayaan dari 150 orang terkaya di Indonesia berasal dari sumber daya alam yaitu meliputi naiknya harga batubara, cpo (sawit) dan karet. Sumber daya alam tersebut adalah milik seluruh penduduk negeri ini. Kenaikan kekayaan  mereka bukan karena jerih payah mereka sendiri tetapi dikarenakan meningkatnya permintaan atas sumber daya alam tersebut. Harusnya mereka  berbagi dengan warga lainnya dengan membayar pajak dengan benar. Dan kalau dirasa perlu pemerintah menaikan tarif pajak atas penghasilan dari sumber daya alam tersebut.

Jika kita hitung dengan tarif pajak yang berlaku di negara kita dengan asumsi menyederhanakan yaitu membagi rata kenaikan dibagi 150 terus dikurangi PTKP maksimal Rp21.120.000 kurs pada tangga 23 Agustus 2010, 1 dollar = Rp.   8.978,00, pajak (kasar) atas kenaikan kekayaan 150 orang terkaya Indonesia adalah sebagai berikut :

Kenaikan kekayaan       = Rp.99.567.491.803.278 (sebesar $11.090164 milyar X Rp. 8.978)

=Rp663.783.278.688 (Rp.99.567.491.803.278/150)
Perhitungan :
-Penghasilan Rp663.783.278.688
-PTKP Rp21.120.000
-Penghasilan Kena Pajak Rp663.761.158.000
-PPh Terutang Rp199.064.406.100

Pajak penghasilan TOtal          =  Rp29.859.660.915.000 (Rp199.064.406.100 X 150)

Sudahkah pajak penghasilan tersebut disetorkan ke negara oleh 150 orang terkaya di Indonesia tersebut? 

Berhasil tidaknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa  diukur dari jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dan bagaimana DJP mengelola SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak. Indikator ini adalah indikator paling mudah untuk menilai kinerja DJP disamping pencapaian penerimaan pajak yang telah disusun dalam APBN. Kegagalan DJP dalam menghimpun pajak salah satu sebabnya adalah kegagalan DJP dalam menata usahakan SPT, baik kegagalan dalam jumlah SPT yang masuk, kegagalan dalam pengelolaan SPT yang meliputi pengadministrasian (perekaman dan dokumentasi) dan pengawasan SPT.  Kenapa begitu?

Pertama, penerimaan SPT. Dalam UU KUP mengamanatkan Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan lengkap, benar, dan jelas serta menyampaikan SPT ke kantor DJP. Apalagi wajib tidak melaksanakan kewajiban tersebut mereka diancam sanksi denda Pasal 7 UU KUP baik karena tidak melaporkan SPT maupun terlambat melaporkan SPT. Jadi jika penyampaian SPT prosentasenya rendah maka ada kegagalan DJP dalam mensosialisikan peraturan serta gagal dalam membina Wajib Pajak.

Kedua, pengadministrasian SPT. SPT yang telah masuk harus dilakukan pengadminitrasian dalam hal ini adalah perekaman SPT serta dokumentasi baik secara hardcopy maupun softcopy. Sebagai contoh SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (biasanya) batas waktunya adalah 31 Maret sedangkan Wajib Pajak Badan adalah 30 April tergantung juga tahun bukunya. Jadi perekaman dan pengarsipan SPT setidaknya harus selesai 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT berakhir atau bulan Juni sudah selesai direkam semua agar dapat dilakukan pengolahan data SPT untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibanya. Apabila bulan Juni belum selesai perekaman SPT, ini mengindikasikan DJP telah gagal dalam menangani SPT Wajib Pajak dimana akan berakibat gagalnya DJP mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pengawasan SPT. Setelah SPT direkam dan datanya dapat diolah dapat dibandingkan dengan data eksternal lainnya sehingga dapat diketahui kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Bagaimana bisa kita membandingkan data internal kita dengan data internal maupun eksternal jika SPT belum ditata usahakan? Misal jika SPT Tahunan sudah direkam kita  bisa mengawasi kewajiban angsuran PPh Pasal 25 Wajib pajak, namun jika belum kita tidak dapat menentukan besarnya angsuran Pasal 25 dan akibatnya penerimaan pajak berpotensi menghilang. Kroscek Pajak Masukan yang telah dikreditkan di pembeli dengan Pajak Keluaran di Penjual, kroscek Bukti Potong di Pemotong dengan yang di laporkan WP yang dipotong , setoran pajak di Modul Penerimaan Negara dengan kurang bayar di SPT, biaya yang kena withholding tax dan pembayaran pajak withholding. Pengawasan DJP bisa dilakukan dengan mengirimkan surat tegoran, surat himbauan, menerbitkan Surat Tagihan Pajak melalui penelitian dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak melalui pemeriksaan pajak.

Untuk mengetahui berhasil tidaknya DJP mengelola SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak, perlu dilakukan audit terhadap tata kelola SPT. Agar dapat diketahui berapa SPT yang masuk, bagaimana perekaman dan pengarsipan SPT serta pengawasan terhadap SPT yang masuk dan tidak masuk berikut tindak lanjut apa yang telah dilakukan?

Dengan tata kelola SPT yang baik diharapkan pengumpulan penerimaan pajak makin mudah dengan adanya data internal (SPT Wajib Pajak) yang rapi, akurat dan lengkap.

Sebagai petani padi yang mengandalkan sawah tadah hujan ibu harus berpacu dengan musim. Dimana mereka memahaminya dengan ilmu “titenologi” seperti yang dipopulerkan oleh Jaya Suprana bos jamu itu. Seringkali karena salah prediksi kaum petani di desaku  gagal pada panen kedua. Disamping itu harga jual padi yang kadang rendah dan harga pupuk mahal. Inilah sebab ibu harus menghasilkan sebanyak-banyaknya padi yang harus dikumpulkan sehingga beberapa bulir padipun sangat berharga di mata ibu. Sebagai gambaran penghasilan (hasil pertanian) orang tua saya hanya sebesar Rp500.000,00 sebulan dengan memiliki anak sebanyak tujuh orang. Makanya mereka harus gemati dalam memanen padi. Jangan sampai jerih payah dalam menanam padi hilang dengan membiarkan bulir padi tercecer.

Hal yang perlu kita contoh. Jangan sampai kita tidak menghabiskan makanan di hadapan kita. Meski kita ingat jerih payah petani yang telah berjasa sehingga makanan tersebut terhidang di meja makan kita.

Penggalian potensi Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Laporan Keuangan (khususnya Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik). Sering kali kita melupakan bahwa perseroan dengan kategori tertentu wajib menyerahkan Laporan Keuangan untuk di audit oleh akuntan publik, begitu juga pihak bank kadang mensyaratkan kepada debitur untuk melampirkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik jika meminjam uang dalam jumlah tertentu.

Dalam pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direktur wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan untuk diaudit apabila :

1. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka
4. Perseroan merupakan persero
5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
6. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Apa yang bisa kita lakukan dari peraturan tersebut? Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. Pasal 4 ayat (4b) UU KUP juga mengatur bahwa dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b. Menjawab pertanyaan di atas dan mendasarkan pada ketentuan UU KUP seperti diuraikan di atas kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, mengidentifikasi Wajib Pajak yang wajib meyerahkan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik yaitu:

• yang memiliki usaha yang menghimpun/mengelola dana masyarakat, cari Wajib Pajak yang memiliki kalsifikasi lapangan usaha di bidang perbankan, asuransi dan manajemen investasi.
• yang memiliki surat pengakuan utang, cari data di Bapepam-LK, Wajib Pajak yang menerbitkan surat pengakuan utang/obligasi
• perseroan yang merupakan perseroan terbukan dan persero, cari wajib pajak yang namanya mengandung kata ” Tbk maupun “Persero”

Kenapa harga daging sapi jatuh? Kejatuhan harga daging sapi disebabkan meknisme pasar yaitu banyaknya penawaran sementara permintaan serta daya beli konsumen menurun. Impor sapi maupun daging sapi dari Australia dan Selandia Baru yang tidak terkontrol oleh pemerintah mengakibatkan pasokan daging sapi berlimpah. Akibatnya petani/peternak gurem kita yang menanggung deritanya. Sementara importir berpesta pora.

Filed under: Pertanian ]]> http://petanimaju.wordpress.com/2010/05/11/bertani-apa-berjudi/feed/ 1 dimandsardo http://petanimaju.wordpress.com/2010/04/21/pelajaran-dari-kasus-pajak-surabaya/ http://petanimaju.wordpress.com/2010/04/21/pelajaran-dari-kasus-pajak-surabaya/#comments Wed, 21 Apr 2010 03:10:10 +0000 dimandsardo http://petanimaju.wordpress.com/?p=178 Continue reading →]]> “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui“, (Al Baqarah:188)

Berdasarkan amanat Undang-undang pajak, Wajib Pajak diharuskan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri. Istilah penulis, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi Wajib Pajak tersebut adalah 3 M yaitu menghitung, menyetor dan melapor sendiri kewajiban pajaknya atau lebih dikenal dengan sistem self assesment. Berikut kita uraikan istilah 3 M tersebut yaitu:

Menghitung Pajak, yang dimaksud menghitung pajak adalah menghitung berapa pajak yang terutang dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Termasuk menghitung disini adalah membuat bukti pemotongan maupun bukti pemungutan pajak yang bisa berupa bukti potong untuk PPh Pemotongan/Pemungutan (withholding tax) maupun Faktur Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi dasar untuk mengisi SPT. Dari penghitungan/pengisian SPT tersebut akan diketahui apakah SPT-nya Kurang Bayar, Nihil atau Lebih Bayar.
Menyetor Pajak, apabila berdasarkan pengisian SPT tersebut di atas terdapat kurang bayar, Wajib Pajak harus membayar pajak kurang bayar tersebut ke Kas Negara melalui Bank Persepsi maupun Pos Persepsi. Menyetor pajak dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), pajak dibayarkan ke bank persepsi/pos persepsi dengan SSP agar SSP mendapat validasi dari bank persepsi/pos persepsi di tempat Wajib Pajak membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui bank persepsi/pos persepsi tersebut, oleh bank/pos diterakan NTPN serta elemen lain sebagai validasi pembayaran. Data pembayaran tesebut dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta pemotongan/pemungutan pajak dinyatakan sah setelah mendapatkan NTPN dan NTB atau NTPN dan NTP atau NTPN dan NPP dan telah dilakukan rekonsiliasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Data yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tesebut diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak itulah yang disebut data Modul Penerimana Negara (data MPN).
Melaporkan SPT, apabila Wajib Pajak telah mengisi SPT dan menyetorkan pajak yang kurang bayar atau pajak yang dipungut atau pajak yang potong, Wajib Pajak melaporkan SPT dengan dilampiri SSP ke Direktorat Jenderal Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan 3 M tersebut atau melaksanakan kewajiban 3 M tersebut dengan tidak benar, terhadap Wajib Pajak dapat dikenakan  sanksi administrasi berupa denda, bunga maupun kenaikan setelah DJP melakukan penelitian maupun pemeriksaan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak.

Apakah Wajib Pajak dapat menunjuk pihak ke-tiga untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya?  Pasal 32 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa “Orang Pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  Jadi Wajib Pajak bisa memberi kuasa kepada seseorang untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya namun seorang kuasa harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh Menteri Keuangan dalam PMK No. 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008.

Kasus pemalsuan Surat Setoran Pajak yang terjadi di Surabaya adalah murni perbuatan pidana. Perbuatan ini dilakukan dengan memanfaatkan celah keengganan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung (mengisi surat pemberitahuan), menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri atau lebih dikenal dengan sistem self assesment. Akhirnya, Wajib Pajak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Di sinilah komplotan pemalsu SSP (pihak ketiga/kuasa) bermain. Pajak yang seharusnya disetorkan ke bank persepsi (kas negara) dengan menggunakan SSP, oleh mereka tidak disetorkan ke bank persepsi namun dikantongin sendiri. Mereka membuat SSP yang seolah-olah asli namun palsu. Setelah itu mereka melaporkan pembayaran utang pajak atau Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilengkapi dengan SSP palsu tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

Bagaimana komplotan pemalsu SSP ini tertangkap?  Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (aparatur pajak) diberi wewenang undang-undang pajak untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan SPT yang dilaporkan Wajib Pajak, aparatur pajak melakukan penelitian terhadap SPT yang disampaikan Wajib Pajak yaitu meneliti lampiran-lampiranya, kebenaran penulisan dan perhitungan pajaknya. Kasus pajak Surabaya menurut prediksi saya terungkap setelah aparat pajak melakukan penelitian terhadap SSP/ SPT / utang pajak namun ternyata ditemukan ketidakbenaran pembayaran pajak, SPT menyatakan kurang bayar atau terdapat tunggakan pajak namun di data pembayaran/MPN di DJP tidak ada. Aparat pajak akhirnya melayangkan surat teguran/himbauan kepada Wajib Pajak atas ketidak benaran SPT Wajib Pajak/SSP maupun masih adanya tunggakan pajak yang telah jatuh tempo. Karena Wajib Pajak merasa sudah membayar dengan benar, akhirnya diusutlah hal tersebut dan wajib pajak melaporkan pihak ketiga yang dipercaya menjalankan kewajiban perpajakannya karena merasa tertipu  ke kantor polisi dan akhirnya komplotan ini terbongkar. Dimungkinkankan juga Wajib Pajak ikut bermain dalam pemalsuan SSP dan tanda terima SPT tersebut

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus Pajak Surabaya?

Bagi DJP, perlu adanya early warning system atas pemalsuan SSP tersebut, yaitu dengan mengintegrasikan pelaporan SPT di DJP dengan data MPN dalam sistem informasi perpajakan. Menurut saya, selama ini di DJP tidak ada sistem tersebut. Kenapa? Karena perbuatan pemalsuan komplotan tersebut telah belangsung selama 5 tahunan dengan kerugian sebesar 300 milyar-an dan melibatkan hampir 350 Wajib Pajak. Kemungkinannya, klompotan ini terungkap karena kebetulan ada pegawai pajak yang meneliti secara manual kewajiban perpajakan Wajib Pajak (SSP, SPT dan utang pajak) dan akhirnya menegur maupun menghimbau Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.  Jadi tidak ada salahnya DJP meninjau kembali atau memperbaiki Sistem Informasi Perpajakannya agar kerugian negara dapat diminimalkan dan tindakan kecurangan Wajib Pajak atau pihak ketiga segera terdeteksi.

Bagi Wajib Pajak, Wajib Pajak harus menunjuk kuasa (pihak ketiga) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No. 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008, sehingga kerugian Wajib Pajak dapat diminimalkan.

Memilih reksadana perlu pertimbangan dari berbagai segala aspek. Seperti halnya memilih pasangan, kita harus memperhatikan bobot, bibit dan bebet. Agar di kemudian hari kita tidak kecewa maupun menyesal atas apa yang kita pilih saat ini. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi reksadana yaitu :

1. Kinerja dari reksadana yang akan kita pilih. Tentunya kita akan memilih reksadana yang memilki kirerja di atas rata-rata dari reksadana sejenis. Saran : untuk mengetahui kinerja reksadana, kita bisa melihat di website www.infovesta.com. Di website tersebut ditampilkan kinerja reksadana dalam jangka waktu sebulan, setahun dan 3 tahunan. Pilihlah reksadana yang kinerjanya diatas rata-rata reksadana sejenis.

2. Siapakah manajer investasinya? Ibarat kue, kue yang enak biasanya dikerjakan oleh seorang ahli kue, bagaimana memilih bahan baku yang berkualitas tinggi, berapa campuran/adonan yang tepat, cara mengolahnya agar kue enak. Seperti reksadana, reksadana yang berkinerja bagus tentu ditangani oleh orang-orang yang memilki kemampuan yang mumpuni di dalam bidang investasi. Jadi mesti diperhatikan siapa manajer investasi. Saran : carilah informasi dari majalah bisnis, tabloid maupun harian bisnis, biasanya profil manajer investasi di review sehingga anda dapat menilai siapa manajer yang memiliki rekam jejak dan kualitas yang baik dalam mengelola reksadana.

3.Siapakah perusahaan manajemen investasinya? Dengan memilih perusahaan manajemen investasi yang memiliki pengalaman, dukungan dari induk (yang besar) serta reputasi di bidang keuangan, kita bisa meminimalkan risiko kolapsnya perusahaan manajemen investasi tersebut. Seperti kita ketahui perusahaan bank investasi sebesar Lehman Brothers pun bisa bangkrut diterjang krisis apalagi perusahaan kecil. Saran : Carilah lembaga / perusahaan yang bonafid dan besar yang ada dibelakang perusahaan manajemen investasi tersebut. Informasi ini bisa dicari di media massa tentang ekonomi dan bisnis.

4. Besarnya dana kelolaan. Semakin besar dana kelolaan, reksadana (perusahaan manajemen investasi maupun manajer investasi) tersebut semakin dipercaya oleh investor. Secara berkala Majalah Investor mengumumkan besarnya dana kelolaan perusahaan manajemen investasi. Saran : carilah informasi tentang besarnya dana kelolaan perusahaan manajemen investasi di majalah, tabloid dan harian ekonomi-bisnis. Berinvestasilah di reksadana peringkat 10 besar dana kelolaan.

5. Investasi apa yang masuk dalam reksadana yang kita pilih? Saran : Kita bisa bertanya kepada manajer investasi/agen penjualnya, investasi apa aja yang menjadi portofolio reksadana yang akan kita beli.

Jadi agar reksadana kita berkinerja bagus dan risikonya semakin rendah, tidak ada salahnya dalam memilih reksadana mempertimbangkan ke lima hal tersebut di atas.

Filed under: Keuangan Keluarga ]]> http://petanimaju.wordpress.com/2010/04/16/memilih-reksadana/feed/ 1 dimandsardo